Disusun
oleh:
Nama: Rachmat Dwi Septafianto
Kelas: 1IA05
NPM: 55418718
Pesisir merupakan
daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan,
baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut
seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut
meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-prose alami yang
terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang
disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan
pencemaran.
Sebagian
besar wilayah Indonesia adalah terdiri dari lautan dan memiliki potensi
kelautan cukup besar, dengan potensi yang dimiliki tersebut seharusnya dapat
mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada
potensi kelautan (maritim) tersebut. Namun kenyataannya, kehidupan masyarakat
nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering
diidentikkan dengan kemiskinan . Tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan
(nelayan) pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor
pertanian agraris. Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional)
merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial
yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian
Masyarakat
pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi
yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian,
secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi
dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Masyarakat pesisir
adalah sekumpulan masyarakat (nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, dan
lan-lain) yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki
kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan
sumber daya pesisir.
Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir
yaitu bahwa sebagian besar pada umumnya masyarakat pesisir bermata pencaharian
di sektor kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan
transportasi laut. Dari segi tingkat pendidikan masyarakat pesisir sebagian
besar masih rendah. Serta kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir,
khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan
kondisi sosial ekonomi masyarakatyang relative berada dalam tingkat
kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang tekanan terhadap sumberdaya
pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir.
Potensi
sumber daya laut Indonesia.
Sumber daya
alam indonesia merupakan asset bangsa yang strategis untuk dikembangkan dengan
basis kegiatan ekonomi pada pemanfaatan sumber daya alam yang dapat
diperbaharui dan jasa jasa lingkungan. Dari 7,7 juta Km total area Indonesia,
Hanya 1,9 juta km saja berupa daratan. Sedangkan sisanya 5,8 juta km adalah
wilayah laut teritorial. Ditambah dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia
(ZEEI) seluas 2,7 juta km, dan dengan menyadari bahwa areal ini terletak di
wilayah tropis yang dikenal dengan pusat keanekaragaman hayati, maka
sesungguhnya potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar. Meski demikian,
saat ini telah terlihat kecenderungan peningkatan intensitas eksploitasi
yang mulai mengancam kelestarian sumber daya tersebut. Oleh karena itu upaya
reorientasi pola penyusunan kebijakan sumber daya laut dan perikanan merupakan
hal yang krusial dan selanjutnya membutuhkan perhatian yang sangat serius.
Pembangunan sumber daya kelautan pada saat ini menjadi andalan bagi
bangsa indonesia untuk melakukan pemulihan ekonomi akibat krisis multi dimenasi
yang mulai mendera kehidupan berkebangsaan kita. Pada saat ini basis
perekonomian indonesia masih dalam tahap factors driven economy, yaitu kegiatan
ekonomi yang didasarkan pada faktor sumber daya alam. Padahal ketersediaan
sumber daya alam, khususnya yang berada didaratan yang semakin menipis,
sehingga satu satunya alternatif yang tersedia untuk memelihara keberlangsungan
pembangunan, sebelum beralih ke tahap innovation driven economy, adalah
pemanfaatan sumber daya dipesisir dan lautan.
Definisi
Masyarakat
Masyarakat (sebagai terjemahan istilah society)
adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana
sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam
kelompok tersebut. Kata "masyarakat" sendiri berakar dari kata dalam
bahasa Arab, musyarak. Lebih abstraknya, sebuah masyarakat adalah suatu jaringan
hubungan-hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas
yang interdependen (saling tergantung satu sama lain). Umumnya, istilah
masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam
satu komunitas yang teratur.
Definisi
Nelayan
Nelayan
adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Pengertian
mata pencaharian adalah sumber nafkah utama dalam memenuhi kebutuhan hidup
dengan menangkap ikan. Sedangkan nelayan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun
2004 tentang Perikanan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan
penangkapan ikan. Dalam UU Nomor 31 Tahun 2004, nelayan dan nelayan kecil
mempunyai definisi berbeda yaitu nelayan kecil adalah orang yang mata
pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup
sehari-hari. Jadi pembuat undang-undang membedakan berdasarkan besar kecil
skala penangkapan tetapi dalam penegakan hokum hanya mengenal istilah nelayan,
tidak membedakan nelayan kecil atau besar. Nelayan dibagi menjadi 4 (empat)
tingkatan yang dilihat dari kapasitas teknologi orientasi pasar dan
karakteristik hubungan produksi . Keempat tingkatan nelayan tersebut adalah:
1. Pemenuhan kebutuhan sendiri
(subsisten). Umumnya nelayan golongan ini masih menggunakan alat tangkap
tradisional, seperti dayung atau sampan tidak bermotor dan masih melibatkan
anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama.
2. Post-peasant fisher
dicirikan dengan penggunaan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju seperti
motor tempel atau kapal motor. Penguasaan sarana perahu motor tersebut semakin
membuka peluang bagi nelayan untuk menangkap ikan di wilayah perairan yang lebih
jauh dan memperoleh surplus dari hasil tangkapannya karena mempunyai daya
tangkap lebih besar. Umunya, nelayan jenis ini masih beroperasi di wilayah
pesisir. Pada jenis ini, nelayan sudah berorientasi pasar. Sementara itu,
tenaga kerja yang digunakan sudah meluas dan tidak bergantung pada anggota
keluarga saja.
3. Commercial fisher, yaitu
nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya
sudah besar yang dicirikan dengan banyaknya jumlah tenaga kerja dengan status
yang berbeda dari buruh hingga manajer. Teknologi yang di gunakanpun lebih
modern dan membutuhkan keahlian tersendiri dalam pengoperasian kapal maupun
alat tangkapnya.
4. Industrial fisher, ciri
nelayan jenis ini adalah diorganisasi dengan caracara yang mirip dengan
perusahaan agroindustri di negara-negara maju, secara relatif lebih padat
modal, memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripadaperikanan sederhana,
baik untuk pemilik maupun awak perahu, dan menghasilkan untuk ikan kaleng dan
ikan beku yang berorientasi ekspor.
Kehidupan
Sosial Masyarakat Nelayan
Sebagian besar kategori sosial nelayan Indonesia adalah nelayan
tradisional dan nelayan buruh. Mereka adalah penyumbang utama kuantitas
produksi perikanan tangkap nasional. Walaupun demikian, posisi sosial mereka
tetap marginal dalam proses transaksi ekonomi yang timpang dan eksploitatif
sehingga sebagai pihak produsen, nelayan tidak memperoleh bagian pendapatan
yang besar. Pihak yang paling beruntung adalah para pedagang ikan berskala
besar atau pedagang perantara. Para pedagang inilah yang sesungguhnya menjadi
penguasa ekonomi di desa-desa nelayan. Kondisi demikian terus berlangsung
menimpa nelayan tanpa harus mengetahui bagaimana mengakhirinya.
Hal ini telah melahirkan sejumlah masalah sosial ekonomi yang krusial
pada masyarakat nelayan. Namun demikian, belenggu structural dalam aktivitas
perdagangan tersebut bukan merupakan satu-satunya factor yang menimbulkan
persoalan sosial di kalangan nelayan, faktor-faktor lain yang sinergi, seperti
semakin meningkatnya kelangkaan sumberdaya perikanan, kerusakan ekosistem
pesisir dan laut, serta keterbatasan kualitas dan kapasitas teknologi
penangkapan, rendahnya kualitas sumberdaya manusia, ketimpangan akses terhadap
sumberdaya perikanan, serta lemahnya proteksi kebijakan dan duakungan fasilitas
pembangunan untuk masyarakat nelayan masih menjadi faktor yang menimbulkan
persoalan.
Kondisi kesejahteraan sosial yang memburuk di kalangan nelayan sangat
dirasakan di desa-desa pesisir yang perairannya mengalami overfishing (tangkap
lebih) sehingga hasil tangkap atau pendapatan yang di peroleh nelayan bersifat
fluktuatif, tidak pasti, dan semakin menurun dari waktu ke waktu. Dalam situasi
demikian, rumah tangga nelayan akan senantiasa berhadapan dengan tiga persoalan
yang sangat krusial dalam kehidupan mereka, yaitu (1) pergulatan untuk memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari, (2) tersendat-sendatnya pemenuhan kebutuhan
pendidikan anakanaknya, dan (3) terbatasnya akses mereka terhadap jaminan
kesehatan.
Ketiga akses diatas merupakan kebutuhan hidup yang paling mendasar dalam
rumah tangga nelayan, yang sering tidak terpenuhi secara optimal. Dengan
realitas kehidupan yang demikian, sangat sulit merumuskan dan membangun
kualitas sumberdaya masyarakat nelayan, agar mereka memiliki kemampuan optimal
dalam mengelola potensi sumber daya pesisir laut yang ada. Ketiadaan atau
kekurangan kemampuan kreatif masyarakat nelayan untuk mengatasi sosial ekonomi
didaerahnya akan mendorong mereka masuk perangkat keterbelakangan yang
berkepanjangan sehingga dapat mengganggu pencapaian tuj uan kebijakan
pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Untuk itu, perlu dipikirkan
solusi strategi alternative untuk mengatasi persoalan kehidupan sosial-ekonomi
yang dihadapi oleh masyarakat nelayan. Dalam hal ini, program jaminan sosial
(sosial security) yang dirancang secara formal merupakan salah satu strategi
yang patut dipertimbangkan untuk mengatasi kemelut sosial ekonomi yang menimpa
kehidupan dari masyarakat nelayan.
Sekalipun negara atau pemerintah telah mengimplementasikan sejumlah
kebijakan untuk membangun sektor perikanan tangkap dan pemberdayaan ekonomi
produktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, namun hasil yang
dicapai masih belum maksimal. Kalau kita perhatikan, selama ini spirit
kebijakan nasional dalam pembangunan perikanan sejak awal 1970-an dan masih
terus di berlakukan hingga saat ini yang mengutamakan meningkatan produksi,
mengakibatkan kelangkaan sumberdaya perikanan, kerusakan ekosistem pesisir
laut, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Kebijakan demikian tidak disertai
atau di kawal dengan kebijakan pembanding tentang bagaimana masyarakat nelayan
harus menjaga keberlanjutan sumberdaya kelautan. Sebenarnya, kebijakan ini
member keuntungan ekonomi bagi paranelayan bermodal besar yang secara
kuantitatif berjumlah sedikit, namun pda akhirnya semua nelayan dari berbagai
kategori usaha mengahadapi persoalan yang sama.
Demikian juga kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan yang
selama ini diterapkan. Kalau dianalogikan dengan orang memancing, kebijakan
tersebut hanya memberi ikan kepada nelayan, tetapi tidak memberikan jaminan
keberlanjutan bagaiaman seandainya alat pemancing itu rusak. Hal ini dapat
ditunjukkan dengan lemahnya dukungan kebijakan lembaga-lembaga perbankan resmi
untuk penyaluran kredit dengan bunga rendah kepada masyarakat nelayan secara
berkesinambungan dan konsisten.Pada dasarnya, dukungan ini sangat dibutuhkan
nelayan untuk menjaga kelanjutan usaha perikanannya.
Gejala fluktual diatas mencerminkan belum adanya payung kebijakan
pemberdayaan yang bersifat nasional dan menjadi referensi para penentu
keputusan setingkat menteri sehingga hal demikian memberikan rasa aman bagi
lembaga perbankan untuk bekerja sama dengan nelayan dalam transaksi bantuan
kredit.
Disamping itu, tidak adanya pihak-pihak yang membantu secara total dan
bersungguh-sungguh dalam membangun masyarakat nelayan, mendorong masyarakat
nelayan mengembangkan strategi kemandirian berdasarkan kemampuan sumberdaya
yang dimiliki untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi
Kemandirian ini membangkitkan sikap-sikap otonom di kalangan nelayan merupakan
modal sosial yang sangat berharga sebagai basis kelangsungan hidup
mereka. Manifestasi dari sikap-sikap otonom nelayan terwujud dalam
konstruksi pranata sosial, seperti perkumpulan simpan pinjam, arisan, dan
jaringan sosial berfungsi untuk menggalang kemampuan sumberdaya ekonomi
kolektif dalam relasi timbal balik sehingga eksistensi masyarakat nelayan tetap
terjamin.
Jaringan patron-klien merupakan wadah dan sarana yang menyediakan sumber
daya jaminan sosial secara tradisional untuk menjaga kelangsungan hidup
nelayan. Kekuatan hubungan patron-klien ini dapat dilihat pada pola-pola relasi
sosial antara (1) nelayan pemilik dengan nelayan buruh, (2) nelayan pemilik
dengan penyedia modal usaha, (pedagang ikan/pedagang perantara, (3) nelayan
(nelayan pemilik dan nelayan buruh) dengan pemilik toko yang menyediakan
kebutuhan hidup dan kebutuhan melaut. Jika hasil tangkapan nelayan diberikan
dalam bentuk ikan, biasanyahubungan patron-klien antara nelayan buruh dan
pedagang ikan juga intensif.
Analisa
Penyebab Kemiskinan Nelayan
Masalah kemiskinan nelayan merupakan masalah yang bersifat
multi dimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan sebuah solusi yang
menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial. Untuk kita, terlebih dahulu harus
diketahui akar masalah yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan nelayan.
Secara umum, kemiskinan masyarakat pesisir ditengarai
disebabkan oleh tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, antara lain
kebutuhan akan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, inftastruktur. Di
samping itu, kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya akses terhadap informasi,
teknologi dan permodalan, budaya dan gaya hidup yang cenderung boros,
menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin semakin lemah. Pada saat yang sama,
kebijakan Pemerintah selama ini kurang berpihak pada masyarakat pesisir sebagat
salah satu pemangku kepentingan di wilayah pesisir.
1. Kondisi Alam
Kompleksnya permasalahan kemiskinan masyarakat nelayan
terjadi disebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras yang
selalu diliputi ketidakpastian dalam menjalankan usahanya. Musim paceklik yang
selalu datang tiap tahunnya dan lamanya pun tidak dapat dipastikan akan semakin
membuat masyarakat nelayan terus berada dalam lingkaran setan kemiskinan setiap
tahunnya.
2. Tingkat pendidikan nelayan
Nelayan yang miskin umumnya belum banyak tersentuh teknologi
modern, kualitas sumber daya manusia rendah dan tingkat produktivitas hasil
tangkapannya juga sangat rendah. Tingkat pendidikan nelayan berbanding lurus
dengan teknologi yang dapat dihasilkan oleh para nelayan, dalam hal ini
teknologi di bidang penangkapan dan pengawetan ikan. Ikan cepat mengalami proses
pembusukan dibandingkan dengan bahan makanan lain disebabkan oleh bakteri dan
perubahan kimiawi pada ikan. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengawetan
ikan yang baik. Selama ini, nelayan hanya menggunakan cara yang tradisional
untuk mengawetkan ikan. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena rendahnya
tingkat pendidikan dan pengusaaan nelayan terhadap teknologi.
3. Pola kehidupan nelayan
sendiri
Streotipe semisal boros dan malas oleh berbagai pihak sering
dianggap menjadi penyebab kemiskian nelayan. Padahal kultur nelayan jika
dicermati justru memiliki etos kerja yang handal. Bayangkan mereka pergi subuh
pulang siang, kemudian menyempatkan waktunya pada waktu senggang untuk
memperbaiki jaring. Memang ada sebagian nelayan yang mempunyai kebiasaan dan
budaya boros dan hal tersebut menyebabkan posisi tawar masyarakat miskin
semakin lemah
4. Pemasaran hasil tangkapan
Tidak semua daerah pesisir memiliki Tempat Pelelangan Ikan
(TPI). Hal tersebut membuat para nelayan terpaksa untuk menjual hasil tangkapan
mereka kepada tengkulak dengan harga yang jauh di bawah harga pasaran.
5. Program pemerintah yang
tidak memihak nelayan
Salah satunya adalah dengan adanya kenaikan BBM yang
merupakan momok bagi nelayan, melihat tingginya ketergantungan mereka terutama
pada jenis solar. Jika sampan bermesin ukuran 5-12 PK membutuhkan rata-rata 10
liter solar sekali melaut, maka setiap sampan akan mengelurakan biaya Rp.21.000 dalam
kondisi harga normal atau di pangkalan sebesar Rp.2100. Tetapi pada
umumnya nelayan membeli harga solar Rp.25.00-27.000, karena tergantung
pada tingkatan agen yang bermain di lapangan. Semakin banyak agennya maka
semakin panjanglah rantai pasarnya dan semakin tinggilah harga solar sampai ke
tangan nelayan. Harga tersebut ‘terpaksa” dibeli, untuk bisa melanjutkan hidup
dengan melaut, meskipun dengan kondisi pas-pasan.
Selain itu, proses pemangkasan kekuatan rakyat pada masa
orde baru, masih terasakan dengan melemahnya kearifan-kearfian lokal. Dulu,
tradisi jamu laut di Sumatera Utara masih efektif terutama dalam hal pelarangan
penangkapan ikan pada musim tertentu. Biasanya setelah jamu laut, dilarang
pergi melaut selama beberapa hari, dengan demikian ada waktu pemulihan sumber
daya ikan . Tak heran kalau sehabis jamu laut, dipercaya ada berkah laut dengan
hasil tangkapan yang banyak. Sayangnya, semuanya itu tidak lagi seutuhnya
terjadi hari ini, karena jamu lautpun sudah mulai pudar, dan hanya menjadi
ritus-ritus belaka. Potret kemiskinan struktural terjadi karena negara sejak
lama mengabaikan potensi bahari yang kaya raya ini sehingga hanya dikuasai
segelinitir orang termasuk sebagain besar oleh kapal-kapal asing.
Perbedaan Hukum
Antara Si Kaya dan Si Miskin
Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang
tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok
dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental, maupun fisiknya dalam kelompok
tersebut. Kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari sudut ekonomi saja karena
kemiskinan ternyata berkaitan dengan berbagai aspek, diantaranya aspek sosial
budaya, bahwa persoalan kemiskinan sangat erat hubungannya dengan budaya. Dari
sudut ini, kita dapat melihat bahwa budaya turut ambil bagian dalam membuat
seseorang menjadi miskin.
Secara garis besar, dapat dikatakan bahwa penyebab
kemiskinan setidaknya terkait dengan tiga dimensi, yaitu :
§ Dimensi Ekonomi
Kurangnya sumber daya yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kesejahteraan orang, baik secara financial ataupun segala jenis
kekayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
§ Dimensi Sosial dan Budaya
Kekurangan jaringan social dan struktur yang mendukung untuk
mendapatkan kesempatan agar produktivitas seseorang meningkat.
§ Dimensi Sosial dan Politik
Rendahnya derajat akses terhadap kekuatan yang mencakup
tatanan sistem social politik.
Di dunia bagian manapun, rasanya kita akan sulit menemukan
ada suatu negara tanpa orang miskin. Bahwa pengelompokkan golongan berdasarkan
suatu kualifikasi miskin dan kaya memang menjadi suatu fitrah dan oleh
karenanya akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Namun, akan menjadi sebuah
masalah apabila kemiskinan diartikan sedemikian rupa sehingga menimbulkan
perbedaan diantara para warga masyarakat secara tegas. Disinilah diperlukan
peran hukum untuk menjamin adanya suatu persamaan di hadapan hukum tanpa
memandang status dan derajat seseorang.
Ironisnya, lebih sering hukum berlaku yang sebaliknya.
Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih aman, malah sering juga
melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan si miskin.
Langkah
yang Harus Kita Ambil
Keterpaduan penanganan kemiskinan nelayan sangat dibutuhkan
sekali, tujuannya adalah untuk menghilangkan egosektor dari masing-masing
pemangku kepentingan. Keterpaduan tersebut adalah sebagai berikut : pertama,
keterpaduan sektor dalam tanggung jawab dan kebijakan. Keputusan penanganan
kemiskinan nelayan harus diambil melalui proses koordinasi diinternal
pemerintah, yang perlu digaris bawahi adalah kemiskinan nelayan tidak akan
mampu ditangani oleh secara kelembagaan oleh sektor kelautan dan perikanan,
mulai dari pusat sampai kedaerah. Kedua, keterpaduan
keahlian dan pengetahuan, untuk merumuskan berbagai kebijakan, strategi, dan
program harus didukung berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keahlian,
tujuannya adalah agar perencanaan yang disusun betul-betul sesuai dengan
tuntutan kebutuhan masyarakat nelayan. Ketiga, keterpaduan
masalah dan pemecahan masalah sangat diperlukan untuk mengetahui akar
permasalahan yang sesungguhnya, sehingga kebijakan yang dibuat bersifat
komprehensif, dan tidak parsial. Keempat, keterpaduan
lokasi, memudahkan dalam melakukan pendampingan, penyuluhan dan pelayanan
(lintas sektor), sehingga program tersebut dapat dilakukan secara efektif dan
efesien.
Kegagalan penanganan kemiskinan nelayan ini selama ini,
disamping kurangnya keterpaduan, juga terdapatnya berbagai kelemahan dalam
perencanaan. Untuk itu dalam proses perencanaan harus unsur-unsur sebagai
berikut :
1. Perumusan sasaran yang jelas, berupa ; hasil akhir yang
diharapkan dari kegiatan yang dibuat, kelembagaan yang bertanggung jawab, serta
objek dari kegiatan.
2. Pengidentifikasian situasi yang ada, yaitu dengan
mempertimbangkan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal
(peluang dan ancaman), tujuannya untuk mengetahui kondisi sesungguhnya tentang
objek yang akan ditangani. Selanjutnya akan memudahkan dalam menyusun berbagai
strategi yang mendukung penanganan kemiskinan nelayan.
3. Penentuan tujuan harus bersifat spesifik (objek,
kegiatan, dibatasi waktu dan terukur), sehingga pengentasan kemiskinan nelayan
jelas siapa sasarannya dan jenis kegiatan yang akan dilakukan, dan selanjutnya
berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam pencapaian tujuan dapat ditentukan
dengan jelas.
4. Menganalisa keadaan, pelaksanaan kegiatan harus
disesuaikaan antara ketentuan yang telah ditetapkan dengan realiatas yang ada
dilapangan, dan apabila terjadi permasalahan diluar dugaan, maka perlu segera
dibuatkan stretegi dan tindakan baru untuk menutup jurang perbedaan.
5. Pendampingan, monitoring dan evaluasi, pendampingan harus
dilakukan awal kegiatan dilaksanakan, sampai paca kegiatan, sehingga akan
menjadi bahan evaluasi, apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan
yang telah ditetapkan.
Selanjutnya melalui konsep yang dikemukakan ini akan dapat
dirumuskan berbagai strategi pengentasan kemiskinan seperti: perluasan
kesempatan kerja, pemberdayaan kelembagaan masyarakat,
peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM, perlindungan sosial, dan penataan
kemitraan global.